Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan menjadi salah satu daerah yang mengikuti Penilaian Hak Asasi Manusia (HAM) setelah berbagai program pembangunan inklusif yang dijalankan pemerintah daerah mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam memaparkan berbagai indikator pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam audiensi dan sosialisasi program Penilaian HAM di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/8/2026).
“Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Anis.
Anis menilai berbagai program yang telah dijalankan Banyuwangi menunjukkan kemajuan dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat.
Atas komitmen tersebut, Banyuwangi diproyeksikan menjadi salah satu daerah yang mengikuti Penilaian HAM.
Penilaian HAM merupakan program untuk mengukur kepatuhan pemerintah terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan pembangunan.
Anis menyebut Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa dan mewakili Jawa Timur yang diproyeksikan mengikuti Penilaian HAM pada tahun berikutnya bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Program yang dijalankan Banyuwangi menunjukkan banyak kemajuan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator hak asasi manusia,” kata Anis.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan pembangunan daerah diarahkan dengan pendekatan human-centered development atau pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Pendekatan tersebut, menurut Ipuk, tercermin dari angka kemiskinan yang turun menjadi 6,13 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,17, usia harapan hidup 74,43 tahun, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen pada 2025.
Di sektor pendidikan, Pemkab Banyuwangi menjalankan sejumlah program sosial dan inklusif, seperti Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, Beasiswa Banyuwangi Cerdas, dan Banyuwangi Progresif.
“Di sektor pendidikan kami terus memperkuat program sosial dan inklusif, Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif,” ujar Ipuk.
Pemkab Banyuwangi juga memperluas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui Agage Pintar dan Lebur Seketi atau Layanan Inklusif Peserta Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang setara.
Di bidang kesehatan, Pemkab Banyuwangi mengembangkan sejumlah layanan preventif, antara lain Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, serta layanan telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi atau Online Akses Solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dasar. Kami memastikan faktor ekonomi, usia, maupun keterbatasan geografis tidak menghalangi warga memperoleh layanan yang layak,” kata Ipuk.
Komitmen terhadap prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Banyuwangi, enam dari 54 organisasi perangkat daerah telah mempekerjakan aparatur sipil negara (ASN) penyandang disabilitas.
Ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan turut diperluas melalui Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.
Untuk pemenuhan hak pangan, pemerintah daerah menjalankan program Rantang Kasih bagi lebih dari 3.000 warga lanjut usia dari kelompok miskin.
Pemkab Banyuwangi juga menjalankan Banyuwangi Tanggap Stunting dengan melibatkan dan memberdayakan pedagang sayur keliling.
“Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali,” tegas Ipuk. ( infopublik.id )
Tinggalkan Balasan