Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan), meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau 2026 dengan mengoptimalkan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.
Kepala Dispertan Banyuwangi, Danang Hartanto, mengatakan bahwa secara umum kondisi sektor pertanian di Bumi Blambangan masih relatif terkendali meski musim kemarau mulai berlangsung.
Menurut Danang, kondisi tersebut didukung oleh keberadaan jaringan irigasi teknis, bendung, embung, serta pemanfaatan sumur bor dan irigasi perpompaan di sejumlah wilayah.
“Secara umum kondisi pertanian masih terkendali. Infrastruktur irigasi yang ada cukup membantu menjaga pasokan air untuk lahan pertanian. Meski demikian, wilayah tadah hujan tetap menjadi perhatian karena mulai mengalami penurunan ketersediaan air,” kata Danang, kepada TIMES Indonesia, Kamis (6/8/2026).
Hingga saat ini, Dispertan Banyuwangi belum menerima laporan adanya lahan pertanian yang terdampak serius akibat kekeringan. Belum ada laporan mengenai gagal tanam maupun puso alias gagal panen total.
Kendati demikian, pemantauan terus dilakukan oleh petugas lapangan dan penyuluh pertanian untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi di lapangan.
“Belum ada laporan lahan terdampak kekeringan maupun puso. Namun petugas lapangan dan penyuluh pertanian tetap melakukan pemantauan secara intensif,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dispertan Banyuwangi terus melakukan pemantauan kondisi pertanaman dan ketersediaan air secara berkala. Selain itu, koordinasi dengan Dinas PU Pengairan juga terus digalakkan untuk memaksimalkan distribusi air irigasi ke wilayah-wilayah pertanian.
Danang menyebut, pemerintah daerah juga menggenjot pemanfaatan pompa air, sumur bor, irigasi perpompaan, serta berbagai sumber air alternatif yang tersedia.
Di sisi lain, penyuluh pertanian memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait pengelolaan air dan teknik budidaya yang sesuai dengan kondisi musim kemarau.
“Kami terus memberikan pendampingan kepada petani agar penggunaan air lebih efisien dan pola tanam dapat disesuaikan dengan kondisi iklim yang ada,” kata Danang.
Dispertan Banyuwangi juga mendorong petani untuk menyesuaikan pola tanam dengan ketersediaan air di masing-masing wilayah. Penyesuaian ini dinilai penting agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau.
Sebagai bentuk kewaspadaan, Dispertan telah menerbitkan surat Nomor 521/1576/429.103/2026 tertanggal 13 Maret 2026 tentang Kewaspadaan dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau.
Surat tersebut, diterbitkan sebagai tindak lanjut atas prediksi musim kemarau 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta arahan Kementerian Pertanian.
Dalam surat tersebut pertanian di Banyuwangi diminta meningkatkan pemantauan kondisi pertanaman padi dan ketersediaan sumber air, mengoptimalkan infrastruktur irigasi pertanian, khususnya irigasi perpompaan bantuan APBN tahun 2024 dan 2025.
Selain itu, pendampingan kepada kelompok tani dalam pengelolaan air, pengaturan pola tanam, dan langkah-langkah adaptasi terhadap potensi kekeringan juga terus diperkuat.
Koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Babinsa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya juga terus dimaksimalkan untuk memastikan respons cepat apabila terjadi penurunan kondisi di lapangan.
Pemkab Banyuwangi optimistis, dengan sinergi antara pemerintah dan petani, dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian di ujung timur Pulau Jawa dapat ditekan sehingga produksi pertanian, terutama komoditas padi, tetap terjaga.
“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan petani, kami optimistis dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi dapat diminimalkan sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga,” tutup Danang. ( timesindonesia.co.id )
Tinggalkan Balasan