Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim, 50 persen transaksi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara nasional, berada di Jawa Timur. Hal itu disebabkan masifnya pembangunan KDMP di seluruh wilayah Jawa Timur. Sejauh ini, sudah 1.097 KDMP berdiri dan berbadan hukum di Jawa Timur. “Saya mengidentifikasi KMP yang sudah beroperasional dengan baik, dan transaksi di Jawa Timur adalah yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Sistem di kementerian dan Agrinas pun sudah terkonfirmasi,” kata Khofifah saat meninjau Koperasi Merah Putih Tukang Kayu di Banyuwangi, Sabtu (18/7/2026) dikutip dari kompas.com.
“Namun, operasionalisasinya memang bergantung pada kekuatan, komitmen, serta kemampuan mereka,” imbuh dia. Hanya Koperasi Lolos Audit yang Dibayar Ia mencontohkan, dalam pemetaan performa, Koperasi Merah Putih Tukang Kayu di Banyuwangi muncul sebagai salah satu percontohan yang masuk dalam jaringan 10 besar di Jawa Timur. KDKMP Lebih Banyak Jual Sembako, Warung Kelontong Rentan Tersaingi.
Koperasi yang mengantongi izin sejak Mei 2025 dan mulai beroperasional pada bulan Desember ini didukung penuh oleh lurah serta warga setempat. Saat ini, koperasi telah menyerap 14 tenaga kerja dan berencana melakukan rekrutmen lebih besar seiring rencana perpindahan lokasi untuk menambah volume produk. Kendati demikian, tingginya transaksi bahan pokok di koperasi seperti beras SPHP yang dijual Rp 57.500 jauh di bawah harga pasaran Rp 62.000, Minyakita sesuai HET, gula, dan elpiji masih menghadapi kendala kelancaran distribusi.
Khofifah meminta agar proses akses ke Bulog diberikan kelonggaran sesuai dengan SOP yang berlaku demi menjaga ekosistem ekonomi kerakyatan ini. “Masyarakat sudah memiliki kepercayaan untuk menguatkan koperasi ini. Jangan sampai mereka datang ke sini tetapi SPHP, Minyakita, atau elpiji-nya habis. Semua ekosistem harus memberikan support. Diorkestrasi oleh Pemkab Banyuwangi, ini akan menjadi ekonomi kerakyatan yang membangun ekosistem ekonomi maju dan bergerak,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa menerangkan bahwa tolak ukur keberhasilan Jawa Timur menjadi wilayah paling mendominasi transaksi KDMP berdasarkan data aplikasi Simkopdes milik Kementerian Koperasi. “Jawa Timur (menguasai) 50 persen dari transaksi nasional. Secara nominal, dari total Rp 40 Milyar, 21 Milyar dari Jawa Timur,” kata Endy. Endy menambahkan, keterlambatan pembaruan sistem membuat daerah seperti Tuban dan Lamongan secara administratif masih bertahan di posisi 10 besar. Namun secara riil, pergerakan data di lapangan sangat dinamis, dan Banyuwangi diyakini kini telah menembus masuk ke jajaran 10 besar wilayah dengan performa terbaik.
Tinggalkan Balasan